Gabah Masih Dikeluhkan Petani, Ketua AMKI Pertanyakan Serapan Bulog Karawang

KARAWANG - Musim panen harusnya bikin petani senyum. Tapi yang kejadian di Karawang malah sebaliknya. Harga gabah masih bikin geleng-geleng kepala. Di medsos, keluhan petani berseliweran. Ada yang jual gabah cuma Rp2.500 per kilogram, padahal pemerintah sudah pasang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilo.

Di tengah kondisi itu, Bulog Karawang tetap pede. Mereka klaim sudah menyerap 11.500 ton Gabah Kering Panen (GKP) sesuai HPP. Masalahnya, cerita di sawah nggak seindah laporan.

Sejumlah petani mengaku terpaksa melepas gabah ke tengkulak karena Bulog tak kunjung muncul saat panen. Seorang petani asal Kecamatan Pedes bilang, gabah basah miliknya cuma laku Rp5.000 per kilogram.

"Gabah masih basah, saya jual ke tengkulak Rp5.000 per kilo. Bulog belum datang sampai sekarang," katanya.

Drama harga gabah juga terjadi di Wilayah Babawangan, Kecamatan Lemahabang. Di sana, harga gabah acak-acakkan. Ada yang Rp4.000, ada Rp5.000, paling tinggi Rp6.000. Seorang penggarap sawah berinisial A menyebut bagian bawonnya cuma dibayar Rp4.000 per kilo. Sementara pemilik sawah berinisial H.U ngaku harga gabahnya turun jadi Rp5.000 setelah sawah keburu terendam banjir. Padahal, di awal panen masih sempat dibeli Rp6.000.

Fakta-fakta ini bikin tanda tanya gede soal klaim Bulog. Apalagi Bulog menyebut sebagian besar gabah yang diserap berasal dari wilayah terdampak banjir dan tetap masuk kategori Gabah Kering Panen.

Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Karawang, Endang Nupo, ikut angkat suara. Menurutnya, data serapan Bulog nggak bisa cuma diumumkan sepihak tanpa penjelasan detail.

"Kalau lahannya kena banjir tapi disebut Gabah Kering Panen, standar dan mekanisme penilaiannya harus dibuka. Jangan sampai istilah teknis dipakai buat nutupin kondisi di lapangan," ujar Endang, Jumat (30/1/2026).

Endang juga nyeletuk soal pengawasan Bulog saat panen. Katanya, kalau penyerapan benar-benar jalan, petani nggak akan jual gabah di bawah HPP.

"Kalau penyerapan efektif, petani nggak mungkin jual di bawah Rp6.500. Ini bukan soal pasar, tapi soal Bulog hadir atau enggak," tegasnya.

Menurut Endang, selama pengawasan cuma berhenti di laporan dan angka-angka, petani bakal terus kepepet dan bergantung pada tengkulak tiap musim panen.

Biar masalah ini nggak jadi drama tahunan, Endang mendorong DPRD Karawang bareng dinas teknis terkait buat segera membentuk satgas pengawas harga gabah. Satgas ini diminta turun langsung ke lapangan, ngawasin harga, dan pastiin kebijakan nggak cuma hidup di atas kertas.

"Tanpa pengawasan aktif, kebijakan cuma jadi administrasi. Satgas ini langkah minimum supaya negara beneran hadir dan petani nggak terus jadi korban," tandas Endang. (***)