Drama KADIN Karawang Memanas, Kang AIS Spill MUKAB Mercure Punya Legitimasi Kuat

Menurutnya, MUKAB versi Mercure bukan kaleng-kaleng, tapi punya dasar hukum yang jelas dibanding yang di Resinda. Jadi ini bukan sekadar forum kumpul-kumpul, tapi ada "stempel pusat" yang bikin beda level.

AIS menegaskan, salah satu rujukan adalah surat resmi dari KADIN Pusat tertanggal 11 Oktober 2024 tentang hasil asistensi organisasi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi. Dalam surat tersebut, disebutkan adanya pencabutan terhadap putusan KADIN Karawang yang sebelumnya dikeluarkan oleh KADIN Provinsi Jawa Barat.

"Saya sudah menelusuri melalui jejaring saya di KADIN Pusat, terkait SK nomor Skep/220/DP/XI/2025 Tanggal : 25 November 2025 yg ditanda tangani Ketum Anindya Bakrie serta hal-hal lain.  Maka kami bersepakat bahwa MUKAB versi Mercure yang sah..!," ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Nggak cuma ngomong, AIS juga langsung ambil langkah tegas. Dia resmi cabut dari posisi Dewan Kehormatan di kubu yang dianggap nggak sejalan sama garis pusat. Fix, ini bukan sekadar opini, ini sikap.

"Saya menyatakan mencabut dan mengundurkan diri dari kepengurusan mereka, karena dasar hukumnya tidak berada dalam koridor organisasi yang diakui oleh KADIN Pusat," ungkapnya.

Sebaliknya, AIS menilai bahwa MUKAB yang digelar di Hotel Mercure justru memiliki legitimasi yang kuat. Hal itu karena forum tersebut dinilai sejalan dan diakui dalam struktur organisasi, baik oleh KADIN Provinsi Jawa Barat maupun KADIN Pusat.

Di tengah chaos dualisme ini, AIS juga ngajak semua pengusaha buat stop drama dan mulai mikir ke depan. Karena kalau kebanyakan ego, yang rugi bukan cuma organisasi, tapi dunia usaha juga bisa kena getahnya.

"Sudah saatnya kita menurunkan ego, bersatu dalam barisan KADIN Karawang yang sah dan diakui. KADIN harus menjadi rumah besar pengusaha, bukan arena konflik pribadi dan lain-lain," katanya.

AIS juga menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi agar tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"KADIN Karawang harus menjadi episentrum kekuatan pengusaha dan penggerak ekonomi di masa depan. Kalau tidak segera diselesaikan, konflik ini justru akan merugikan dunia usaha itu sendiri," pungkasnya. (***)