Map Bupati Karawang Bikin Heboh, Askun Bilang Sudah Clear Jangan Keburu Suudzon

Menurut Askun, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, sudah memberikan penjelasan langsung kepada media massa bahwa map tersebut hanya berisi administrasi usulan kekurangan 147 SPPG di Karawang. Usulan itu ditujukan untuk melayani kelompok B3 seperti ibu menyusui, ibu hamil, dan balita stunting, terutama di wilayah 3T (terluar, terpencil, dan terjauh).

Dengan penjelasan tersebut, Askun menilai kecurigaan sebagian pihak yang mengaitkan map itu dengan dugaan keterlibatan pribadi Bupati Aep dalam pengelolaan SPPG sudah terjawab.

"Clean and clear ya!, karena pak bupati sendiri sudah menjelaskan secara langsung kalau itu hanya map administrasi usulan SPPG. Artinya, pak bupati masih tegak lurus bekerja untuk mencapai visi Karawang Maju," tutur Askun, Selasa (9/6/2026).

Askun juga memberikan apresiasi atas respons cepat Bupati Aep yang memilih turun langsung memberikan klarifikasi. Padahal menurutnya, persoalan tersebut sebenarnya bisa saja dijelaskan oleh Sekda Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, atau Ketua Satgas MBG Karawang, Ridwan Salam.

"Sebenarnya pak bupati tidak perlu menjelaskan secara langsung. Karena itu hanya soal teknis administrasi pemerintahan yang cukup dijelaskan sekda atau ketua Satgas MBG. Tapi apapun itu, kita apresiasi pak bupati yang sudah memberikan penjelasan secara gamblang untuk menepis kecurigaan sebagian publik," kata Askun.

Jangan Asal Cocoklogi, Praduga Tak Bersalah Tetap Nomor Satu

Soal dugaan korupsi tata kelola MBG yang menyeret eks Kepala BGN maupun persoalan hukum lainnya, Askun mengingatkan publik agar tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah sampai ada penjelasan resmi dari Aparat Penegak Hukum (APH).

Daripada sibuk jadi detektif dadakan di kolom komentar, Askun mengajak masyarakat Karawang untuk fokus mengawal visi pembangunan "Karawang Maju" melalui ide, gagasan, maupun kritik yang membangun.

"Kalau bupati atau para pejabatnya ada kesalahan, ya gak apa-apa kritik dan ingatkan saja yang keras. Toh, saya yakin pak bupati bukan pemimpin anti kritik. Karena selama ini, itu (kritik.Red) saya lakukan juga," tutur Askun.

"Tapi tentu kritik yang sifatnya konstruktif. Terlebih kalau terkait persoalan hukum, kita semua harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Karena jangan sampai timbulnya nanti fitnah," tandasnya.

Spill-nya begini: map boleh bikin penasaran, tapi fakta tetap harus didahulukan. Jangan sampai baru lihat sampul, langsung menulis isi bukunya. (***)