Temuan Berulang Ketidaklayakan MBG, Pengawasan Kepala Dapur dan Ahli Gizi Jadi Sorotan

Dari laporan warga, problemnya berulang: kualitas makanan menurun, sampai yang diduga tidak layak konsumsi. Di titik ini, publik mulai membaca satu hal, ini bukan sekadar "kecolongan", tapi ada yang konsisten luput diawasi.

Pemantau Program MBG, Hasan Mumin, SH. melihat temuan ini sebagai sinyal bahwa yang perlu dibenahi bukan hanya teknis sesaat, tapi sistemnya, terutama di dapur.

"Kalau temuan seperti ini terjadi berulang, berarti ada yang harus dievaluasi secara sistem, terutama di dapur sebagai titik akhir sebelum makanan didistribusikan," ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Di atas kertas, alurnya jelas. Yayasan atau mitra memang menyediakan bahan pangan. Tapi realitanya, bahan itu datang dari permintaan dapur, bukan inisiatif sepihak dari penyedia.

Artinya, dapur bukan sekadar tempat masak. Ini titik kendali. Kepala dapur dan ahli gizi yang menentukan arah: dari menu, kualitas bahan yang dipakai, sampai satu keputusan paling krusial, ini makanan layak disajikan atau tidak.

"Yayasan menyediakan bahan, tapi yang menentukan kebutuhan dan mengolah itu dapur. Jadi kontrol kualitas tetap ada di kepala dapur," jelas Hasan.

Kalau makanan yang tidak layak masih bisa lolos, berarti ada celah di kontrol itu. Entah longgar, entah tidak berjalan maksimal. Padahal, harusnya ada "filter terakhir" sebelum makanan sampai ke penerima manfaat.

Di sisi lain, ini bukan program kecil. Ada dukungan negara, ada gaji yang dianggarkan, ada tanggung jawab. Maka standar yang dipakai juga tidak bisa biasa-biasa saja.

"Programnya bagus, tapi pelaksanaannya harus dijaga. Jangan sampai temuan yang sama terus terjadi," tegasnya.

Sementara itu, di tingkat daerah, sorotan juga mengarah pada Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Karawang yang hingga kini belum memberikan respons atas berbagai pemberitaan terkait temuan di lapangan. 

"Minimnya tanggapan di tengah laporan yang berulang, memunculkan pertanyaan publik terkait keterbukaan dan keseriusan penanganan," tandas Hasan.

Di sisi lain, status MBG sebagai program strategis pemerintah pusat kerap dipersepsikan sensitif untuk dikritisi. Tapi publik juga makin paham: diam bukan solusi, dan transparansi bukan ancaman, justru itu yang ditunggu supaya cerita "temuan berulang" ini nggak jadi rutinitas. (***)