Askun Sentil KDM, Guru Swasta Karawang Tagih Janji Tebus Ijazah

KARAWANG - Polemik ijazah siswa di Jawa Barat belum juga kelar. Kali ini, sebagian guru sekolah swasta tingkat SMK dan SMA di Karawang mulai bersuara soal janji Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang disebut bakal membayar uang pengganti penebusan ijazah siswa.

Masalahnya, ijazah para siswa memang sudah diberikan ke pemiliknya. Tapi sampai sekarang, dana pengganti yang dijanjikan belum juga turun ke sekolah swasta.

Padahal selama ini, banyak sekolah swasta mengandalkan pemasukan dari SPP hingga biaya administrasi penebusan ijazah untuk membayar honor para guru.

"Kalau siswa tidak bayar SPP, kami siapa yang gaji?. Inilah alasan kami kadang menunda dulu pemberian ijazah, harus lunas dulu semua urusan administrasi. Sebab dari situ saja kami ada pemasukan untuk digaji, tidak ada sumber lain,"keluh salah seorang guru SMK swasta di Karawang yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Kondisi itu langsung mendapat sorotan dari Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, SH. MH. atau yang akrab disapa Askun (Asep Kuncir). Menurutnya, KDM perlu memahami kondisi ekonomi guru swasta, terutama guru honorer yang pendapatannya terbatas dan tetap harus memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

"Ya, apalagi guru honorer yang gajinya tidak seberapa. Saya minta ke KDM bayar-lah janjimu kepada sekolah swasta, kasihan mereka. Karena selama ini sekolah swasta mengandalkan honorer guru dari situ (iuran penebusan ijazah siswa)," ujar Askun, Sabtu (23/5/2026).

Askun juga mengaku memahami kondisi psikologis para guru sekolah swasta yang menurutnya tidak bisa bebas menyampaikan keluhan karena khawatir sekolahnya mendapat perhatian negatif.

"Maka saya coba ikut menyuarakan aspirasi keluhan para guru sekolah swasta ini. Bayarlah Pak Dedi Mulyadi. Ingat, karena mulutmu harimaumu," sentil Askun.

Diketahui, pada Februari 2025 lalu, KDM menginstruksikan seluruh sekolah di Jawa Barat agar tidak menahan ijazah siswa dengan alasan tunggakan administrasi.

Bahkan saat itu, KDM juga sempat mengingatkan soal bantuan Rp600 miliar untuk sekolah swasta jika kebijakan tersebut tidak dijalankan.

"Tinggal pilih, menerima uang bantuan Rp 600 miliar, atau bantuan kedepan diubah skemanya menjadi bantuan untuk masyarakat miskin. Bantuan tidak kita berikan ke sekolah, tapi ke siswa,” kata KDM. (***)