Pemborong Ngeluh HPS Ngaco, Proyek Jalan Karawang Bisa Jadi Korban

Masalah ini mencuat setelah mereka ngebandingin Harga Perkiraan Sendiri (HPS) material konstruksi jalan versi Bidang Jalan Dinas PUPR Karawang, dengan harga asli di lapangan yang ternyata sudah berubah jauh.

Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan, Asep Agustian SH. MH., langsung angkat suara. Menurutnya, kondisi ini nunjukin kalau Kabid Jalan PUPR Karawang belum bekerja profesional karena HPS yang dipakai dinilai nggak update.

"Saya minta Kabid Jalan PUPR turun ke lapangan untuk cek harga pangsa pasar material kontruksi jalan, sebelum membuat HPS pekerjaan. Jangan selalu cuma haha-hehe bilang kondisi aman terkendali," ujarnya, Senin (13/4/2026).

Askun sapaan akrabnya, juga nyentil keras soal pentingnya evaluasi total. Katanya, HPS harus disesuaikan sama kondisi pasar biar nggak bikin pemborong megap-megap.

Dia bahkan ngasih contoh konkret, harga hotmix AC-WC kualitas terbaik seperti plan Sumber Batu ada di kisaran Rp1,8 juta per ton, sementara produk Aston sekitar Rp1,9 juta per ton. Tapi anehnya, HPS yang dibuat justru lebih tinggi dari harga pasar.

"Ini membuktikan Kabid Jalan PUPR Karawang tidak bisa bekerja profesional, tidak up date harga material kontruksi pangsa pasar. Yang pada akhirnya pemborong menjerit, mau nyari untung malah buntung (rugi)," kata Askun.

Nggak cuma soal rugi-rugi doang, efeknya bisa panjang. Askun mewanti-wanti kalau kondisi ini dibiarkan, kualitas proyek jalan ke depan bisa anjlok. Pemborong, katanya, bakal cari cara buat "nyiasatin" biaya material.

Imbasnya? Masyarakat lagi-lagi bisa jadi korban. Bahkan, potensi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Bidang Jalan PUPR Karawang diprediksi bakal makin banyak.

"Kalau alasannya untuk efisiensi anggaran, ya sah-sah saja!. Tinggal dikurangi saja volume pekerjaan jalannya. Misalnya yang tadinya 100 meter menjadi 75 meter," paparnya.

"Jangan memaksakan membuat HPS yang tidak sesuai dengan pangsa pasar. Makanya saya minta Kabid Jalan PUPR Karawang jangan duduk-duduk enak di meja saja. Cek ke lapangan harga pangsa pasar. Rubah itu semua HPS pekerjaan jalan yang tidak sesuai pangsa pasar," timpal Askun.

Nggak berhenti di situ, Askun juga mendorong Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, buat turun tangan dan dengerin langsung suara para pemborong. Menurutnya, ini penting demi menjaga kualitas proyek jalan yang jadi hak masyarakat.

"Pak Bupati kan memiliki latar belakang sebagai pengusaha kontruksi juga. Saya yakin betul beliau paham mengenai persoalan ini. Saya minta pak bupati mengevaluasi kinerja Kabid Jalan PUPR Karawang," tutup Askun. (***)