Reses Nyelonong ke Sekolah Pake Spanduk Berlogo Parpol, Netralitas Pendidikan Lagi-lagi Kena Spill

KARAWANG - Dunia pendidikan Karawang lagi-lagi kecipratan aroma politik. Kali ini datang dari kegiatan reses anggota DPRD Karawang, H. Asep Dasuki, SE., yang digelar di SMP Negeri 1 Majalaya. Bukannya adem, acara ini justru bikin dahi berkerut karena atribut partai politik terpampang jelas di dalam area sekolah negeri.

Dari dokumentasi yang beredar, terlihat spanduk bertuliskan 'Reses Anggota DPRD Kab. Karawang Masa Sidang II Tahun 2026' lengkap dengan logo partai dan identitas fraksi. Padahal, sekolah negeri itu fasilitas negara yang seharusnya steril dari embel-embel politik praktis. Tapi di sini, logo partai malah ikut duduk manis.

Sejumlah pihak langsung angkat alis. Dalih klasik 'bukan kampanye' dan 'di luar jam sekolah' dinilai kurang nendang buat membenarkan aksi tersebut. Reses memang agenda resmi DPRD, tapi netralitas itu wajib, apalagi kalau lokasinya sekolah negeri yang sensitif dan rawan ditafsirkan macam-macam.

Ketua Karawang Monitoring Group (KMG), Imron Rosadi ikut nimbrung. Menurutnya, meski siswa tidak hadir, sekolah negeri tetap bukan panggung pencitraan politik. Atribut partai di lingkungan sekolah berpotensi mengirim pesan politis dan menggerus fungsi pendidikan sebagai ruang pembentukan karakter yang bebas intervensi kekuasaan.

Masalahnya nggak berhenti di situ. Penggabungan agenda reses dengan kegiatan keagamaan di sekolah juga dianggap abu-abu dan rawan multitafsir. Bukannya menyejukkan, praktik semacam ini justru mengaburkan batas antara ibadah dan agenda politik, seolah-olah legitimasi moral sekolah ikut 'ditunggangi'.

Secara etika publik, langkah ini dinilai kurang elok. Secara administratif, bukan tak mungkin memicu evaluasi dari Disdikbud Karawang dan klarifikasi dari Sekretariat DPRD Karawang, termasuk soal izin penggunaan sekolah sebagai lokasi kegiatan.

Saat dikonfirmasi via telepon WhatsApp, H. Asep Dasuki menjelaskan kehadirannya di SMPN 1 Majalaya bermula dari undangan pihak sekolah untuk menghadiri peringatan Isra Mi'raj.

"Saya diundang oleh pihak sekolah untuk acara Isra Mi'raj. Karena saya juga punya kewajiban reses, ya sekalian saya laksanakan reses di sana," ujarnya, Selasa (10/2/2026) usai menggelar reses tersebut.

Ia menegaskan, bahwa kegiatan dilakukan di luar jam belajar.

"Acara sudah selesai jam sekolah. Yang hadir mayoritas orang tua siswa, bukan murid," katanya.

Soal logo dan identitas fraksi, Asep mengakui hal tersebut karena dirinya merupakan wakil dari PKB. Namun penjelasan ini dinilai belum menyentuh akar persoalan, yakni penggunaan sekolah negeri sebagai lokasi reses dengan atribut partai politik.

Kini publik menunggu sikap tegas Disdikbud Karawang. Jangan sampai sekolah negeri jadi venue langganan agenda politik. Pejabat publik semestinya memberi contoh yang lurus, bukan malah nyelonong nabrak garis etika. Dan netralitas pendidikan itu harga mati, bukan negotiable. (***)