Alasan “Izin Pusat”, Transparansi Program MBG di Daerah Dipertanyakan

KARAWANG - Alasan “harus izin pusat” yang kerap disampaikan koordinator Program Makan Bergizi Gratis (MBG) daerah kini menjadi sorotan. Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (BGN) menilai dalih tersebut justru menutup ruang transparansi dan menghambat pengawasan publik terhadap pelaksanaan program strategis nasional yang dibiayai anggaran negara.

Ketua Aliansi Pemantau Program BGN Cabang Karawang, H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., mengungkapkan, pihaknya berulang kali mengalami kebuntuan saat meminta klarifikasi kepada Koordinator Wilayah maupun Koordinator Kecamatan MBG. Setiap pertanyaan, kata dia, selalu berujung pada jawaban seragam, yakni harus menunggu izin dari BGN pusat.

"Sikap ini tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Program Makan Bergizi Gratis menggunakan anggaran negara, sehingga pelaksanaannya wajib dapat diawasi oleh masyarakat," ujar Nanang, Selasa (19/1/2026).

Nanang menilai alasan tersebut tidak berdiri di atas dasar hukum yang kuat. Menurut dia, MBG merupakan program pelayanan publik yang dibiayai APBN dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga informasi teknis dan faktual di lapangan semestinya dapat dijelaskan oleh pelaksana di daerah.

"Menjawab pertanyaan teknis bukanlah pelanggaran. Sebaliknya, menutup informasi tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai maladministrasi dan pengabaian hak masyarakat atas informasi," jelasnya.

Aliansi Pemantau menilai sikap tertutup para koordinator di daerah justru memicu kecurigaan publik. Minimnya keterbukaan informasi membuka ruang spekulasi terkait penetapan mitra pelaksana, kualitas makanan yang disalurkan, hingga lemahnya sistem pengawasan di lapangan.

Aliansi mendesak BGN pusat segera memperjelas kewenangan dan pola komunikasi koordinator di daerah agar tidak berlindung di balik alasan administratif. Pengawasan publik, ditegaskan Nanang, bukan ancaman, melainkan alat kontrol agar Program MBG berjalan transparan, tepat sasaran, dan bertanggungjawab. (***)