Ketua DPRD Karawang Sentil BBWS, Sungai Cilamaran Picu Banjir Berulang

KARAWANG - Banjir yang kembali mengepung wilayah Karawang Timur memantik reaksi keras dari Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin. Ia menegaskan, luapan Sungai Cilamaran bukan semata-mata disebabkan curah hujan, melainkan akibat kelalaian pengelolaan sungai yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan serius.

Sejumlah wilayah di Kelurahan Plawad hingga Palumbonsari kembali tergenang setelah Sungai Cilamaran meluap. Pendangkalan sungai akibat sedimentasi yang tak kunjung ditangani membuat kapasitas aliran air menyempit drastis dan tak lagi mampu menahan debit air saat hujan turun.

Ketua DPRD yang akrab disapa Kang HES menilai persoalan tersebut seharusnya tidak terus berulang jika normalisasi sungai dijalankan secara konsisten. Namun fakta di lapangan menunjukkan, pengerukan Sungai Cilamaran disebut sudah hampir satu tahun tidak dilakukan.

"Ini bukan bencana alam semata. Ini bencana kelalaian. Hampir setahun tidak ada pengerukan. Padahal normalisasi Sungai Cilamaran wajib dilakukan secara berkala agar daya tampung sungai tetap terjaga," ujar HES menegaskan, Kamis (22/1/2026).

Ia mengungkapkan, kondisi pendangkalan di jalur tersier Cilamaran kini sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani, genangan air dipastikan akan semakin meluas setiap kali hujan turun, bahkan dengan intensitas sedang.

Atas kondisi tersebut, HES mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bersama Perum Jasa Tirta (PJT) untuk segera turun ke lapangan. Ia meminta alat berat diturunkan ke titik-titik kritis yang mengalami sedimentasi paling parah, bukan sekadar penanganan tambal sulam yang hanya menunda masalah.

Tak hanya itu, HES juga melontarkan kritik tajam terhadap pola pengelolaan anggaran BBWS yang dinilainya terlalu bergantung pada APBD Kabupaten Karawang, padahal pengelolaan sungai merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

"Pemda Karawang sudah menghabiskan ratusan miliar rupiah untuk urusan yang seharusnya menjadi tanggungjawab BBWS. Jangan terus-terusan nyaman mengandalkan APBD. BBWS harus mandiri dan bertanggungjawab penuh," ujarnya dengan nada tegas.

Ia mengingatkan, ketergantungan tersebut berpotensi menggerus anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk program-program pro rakyat lainnya.

Sementara itu, dampak luapan Sungai Cilamaran kini dirasakan langsung oleh masyarakat. Sejumlah kawasan permukiman masuk dalam status rawan banjir, di antaranya Grand Permata Palumbonsari, Cluster Mutiara, Buana Asri, hingga Palumbon Tesa di wilayah Tegalsawah.

"Minimal ada tiga desa atau kelurahan yang pasti terdampak. Ini tidak bisa dibiarkan berulang setiap tahun. BBWS dan PJT harus benar-benar turun ke lapangan, petakan titik terparah, dan bergerak cepat agar warga tidak terus menjadi korban," pungkas HES.

Bukan hujan yang berulang, tapi kelalaian. Dan selama itu dibiarkan, banjir akan selalu datang. (***)