Headline
Hukum
Regional
BPN Didesak Usut Dugaan Pencaplokan Lahan Hutan, KPK Dihaturanan Sumping ka Karawang
KARAWANG - Bukan Karawang namanya kalau nggak ada drama lahan yang bikin elus dada. Menjelang aksi demo gede-gedean yang mau digelar Serikat Tani Karawang (SETAKAR) ke kantor ATR/BPN Karawang pada Kamis (24/9/2026), Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian S.H., M.H., langsung minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sumping ka Karawang buat ngebongkar dugaan gratifikasi alih fungsi kawasan hutan produksi jadi kawasan industri.
Dugaan main belakang ini makin kelihatan setelah Paguyuban Pemuda Tani Karawang (PPTK) ngirim surat sakti ke ATR/BPN Karawang pada 8 September 2026, gara-gara ratusan hektar lahan hutan yang digarap petani mendadak diembat puluhan pabrik di kawasan KIIC Karawang.
Pas balasan surat audiensi turun pada 15 September 2026, pihak ATR/BPN Karawang akhirnya ngaku kalau memang ada tumpang tindih lahan hutan produksi sama kawasan industri, merujuk ke penjelasan Surat dari Direktur Jendral Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor : B/UK.01.01/35-300/ II/2025 tanggal 28 Februari 2025. Padahal kata para petani, plot twist ini udah terjadi dari tahun 2017 pas Kementerian Kehutanan mendaratkan status Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) buat 2.115 hektar lahan.
Eh, plot twist lanjutannya malah ada 29 pabrik di KIIC yang diduga maen comot 280 hektar lahan garapan petani gitu aja.
"Sejak 2017, petani penggarap diduga tidak mendapatkan haknya. Jadi wajar ketika hari kamis besok, petani akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor ATR/BPN Karawang," tutur Asep Agustian, Selasa (22/9/2026).
Pria yang akrab disapa Askun (Asep Kuncir) ini juga ngasih warning keras. Kalau skandal sulap-menyulap Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan hutan ini berhasil dibongkar KPK, siap-siap aja nasib oknum di Karawang bakal menyusul Kota Bogor, tempat di mana 8 orang dari pejabat sampe pihak swasta udah resmi diangkut jadi tersangka.
"Saya sampaikan jika kasus di Karawang ini bisa dibongkar KPK, maka dapat dipastikan nasib Karawang bisa sama seperti Kota Bogor," kata Askun.
Makanya, Askun nyentil ATR/BPN Karawang sama manajemen kawasan KIIC Karawang biar nggak usah sok polos atau merasa paling bersih dalam kasus ini.
"Sudah tahu itu lahan masuk IPHPS, tetapi ATR/BPN Karawang tetap mengeluarkan HGB untuk kawasan industri. Ada apa dengan semua ini?. Ini persoalan lama sejak 2017, maka saya minta KPK membongkar ini semua," tegasnya.
Gak pakai basa-basi, Askun ngedesak ATR/BPN Karawang buat langsung nyabut dan membatalkan semua HGB bermasalah yang berdiri di atas lahan hutan tersebut.
"Atau pilihan keduanya, ya bongkar itu perusahaan yang diduga menggunakan lahan kawasan hutan," tegasnya.
Di akhir Spill, Askun juga melempar pesan menohok buat Kepala Kantor ATR/BPN Karawang biar nggak pura-pura nggak tahu sama masalah yang lagi memanas ini.
"Woy...! Kepala BPN Karawang dimana?. Jangan tutup mata. Ini jelas gratifikasi dan korupsi kalau HGB-nya tidak dibatalkan. Batalkan HGB atau bongkar itu perusahaan," tutup Askun. (***)
Via
Headline

Posting Komentar